Kasus Khoe Seng Seng belum selesai…

Lagi-lagi saya mempublikasikan secara terbuka, sebuah komentar dari KHOE SENG SENG di SINI:

Saran Saya Pada Para Blogger Agar Berhati-hati Dalam Memberi Komentar

mendukung-khoe-seng-sengSaya kembali dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama dan fitnah sesuai pasal 310 dan 311 KUHP oleh karyawan Sinar Mas Group sdr Henry S Tjandra di Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2009. Yang saat ini menduduki jabatan pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) sebagai Sekretaris di ITC Mangga Dua, Bendahara di Mangga Dua Mall dan Ketua di ITC Cempaka Mas.

Adapun dasar dari tuduhan ini yang baru saya ketahui ketika saya diperiksa di Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2009 mulai jam 11 siang dan saya baru meninggalkan Polda Metro Jaya jam 9 malam dimana pemeriksaan saya ini belum berakhir dan akan diteruskan pada tanggal 24 Agustus 2009 jam 10 pagi.

Pemeriksaan saya ini disebabkan karena tulisan (komentar) saya pada forum diskusi mengenai ’94 Kursi DPRD DKI Jakarta Diperebutkan 2425 Caleg’ di sebuah situs internet yaitu di web mycityblogging.com yang hanya diikuti oleh 11 orang dimana didalam forum diskusi ini saya mengemukakan dan menceritakan mengenai karakter dari sdr Henry S Tjandra yang dicalonkan sebagai caleg DPRD dengan no urut 1 dapil Jakarta Utara.

Komentar saya adalah caleg yang diajukan ini sangat tidak transparan dimana caleg ini tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tertulis selama menjabat sebagai ketua PPRS baik di ITC Mangga Dua maupun di ITC Cempaka Mas dan saat ini sebagai sekretaris PPRS di ITC Mangga Dua bersama-sama ketua PPRS ITC Mangga Dua sdr Hasnawi Thamrin yang juga karyawan legal dari Sinar Mas Group telah berkali-kali mengeluarkan surat edaran yang bernada ancaman yaitu akan mendenda Rp 100.000/hari, parkir langganan mobil dan motor tidak diberikan, penghentian aliran listrik dan air, penyegelan kios, tidak diperkenankan hadir dalam rapat-rapat PPRS walaupun menerima kuasa dari yang telah membayar perpanjangan Hak Pengelolaan (HPL) Pemprov DKI Jakarta, dilaporkan kepada pihak yang berwajib, digugat ke pengadilan dan lain-lain

Beberapa ancaman ini telah dikenakan pada rekan-rekan saya yang tidak membayar perpanjangan HPL ini seperti tidak diberikan karcis langganan parkir, tidak diizinkan renovasi bangunan kios dan tidak diizinkan hadir dalam rapat PPRS ITC Mangga Dua. Dan ancaman yang telah dilaksanakan buat saya yaitu saya dilarang hadir dalam rapat umum PPRS ITC Mangga Dua karena dinyatakan saya belum membayar perpanjangan HPL Pemprov DKI Jakarta walaupun saya hadir karena diberikan surat kuasa untuk hadir dalam rapat umum PPRS oleh yang sudah membayar, saya tetap dilarang masuk dalam rapat ini jadi hak orang yang sudah membayar perpanjangan ini juga dicabut oleh sdr Henry S Tjandra ini bersama-sama dengan Sdr Hasnawi Thamrin. Padahal sdr Henry S Tjandra ini duduk sebagai sekretaris PPRS ITC Mangga Dua karena menerima kuasa dari Sinar Mas Group dan sdr Henry S Tjandra ini tidak mempunyai unit/kios di ITC Mangga Dua ini.

Kelakuan Henry S Tjandra yang saya tuliskan didalam diskusi di situs mycityblogging.com inilah yang kemudian menyebabkan saya dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama dan fitnah sesuai dengan pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Saran saya kepada para blogger agar berhati-hati jika ingin memberikan tanggapan ataupun komentar terhadap saipapun baik orang maupun perusahaan walaupun para pemberi komentar memiliki bukti yang kuat sebab akibat komentar bisa-bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib dan bisa-bisa diperiksa seperti yang saya alami dan pembuktiannya bisa kepengadilan yang bisa-bisa bukti-bukti dari yang memberikan komentar tidak dilihat oleh para penegak hukum yang sudah dua kali saya alami..

Saran saya pada jutaan pemilik situs jika ingin meminta komentar dari pengunjung situs sebelum di tampilkan dalam situs harap diseleksi dulu dengan cara menunda kemunculan komentar yang ditulis didalam situs tersebut dan jika terlihat dapat menimbulkan efek hukum terhadap komentar yang masuk sebaiknya diedit dahulu dan kembali ditanyakan pada sipembuat komentar agar jangan nanti membawa akibat hukum baik pada pemberi komentar maupun pada pemilik situs tersebut.

Tidak akan timbul masalah jika yang dikomentari perusahaan/orang yang baik dan akan timbul masalah jika yang dikomentari kelakuan buruk dari perusahaan/orang dimana perusahaan/orang ini memang perusahaan/orang yang tidak baik dan dilaporkanlah pemberi komentar ini ke pihak yang berwajib dengan tuduhan pencemaran nama serta fitnah.

Demikian saran saya kepada jutaan pemilik situs yang ingin meminta komentar dari pengunjung situsnya dan para blogger agar jangan terkena kasus hukum, seperti kasus saya yang kedua dengan pihak Sinar Mas Group melalui karyawannya yang didudukan sebagai ketua di PPRS ITC Cempaka Mas, Sekretaris di PPRS ITC Mangga Dua dan Bendahara di PPRS Mangga Dua Mall.

————

Apakah sedulur sekalian masih mendukung KHOE SENG SENG???

Post to Twitter Post to Plurk Post to Facebook Send Gmail

Related Posts

39 thoughts on “Kasus Khoe Seng Seng belum selesai…

  1. Tambah pusing dah … Memang kita harus selalu berhati-hati apalagi bila berhadapan dengan sang bos berduit. Duit masih menjadi jendral di lapangan hijau … Selamat berjuang sobat

  2. Inilah salah satu penyakit yang ada di negara kita. Keadilan masih selalu dipertanyakan. Padahal dalam Pancasila disebutkan dalam sila ke-4 “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tapi ternyata belum sepenuhnya diamalkan.

  3. La yang namanya complain kan ada hak jawab nya. Kayak di Surat Pembaca di koran-koran itu lo. Jadi yg elegan, kalo emang salah ya ngaku salah tapi kalo gak salah ya katakan saja yg sebenarnya..

    Hare gene kok ya masih ada ancem-anceman.. Sok menang sendiri akhirnya antem-anteman.. Orang-orang kyk HST emang siluman-siluman..

  4. Saya saluuut sama khoe Seng Seng, tanggal 7 Agustus kemarin dia mendapatkan TASIF award, penghargaan yang diberikan oleh AJI, dalam hal perjuangannya dengan terus menerus (tidak takut meski selalu dibayangi oleh SISI LAIN) menuliskan KEBENARAN (pengalamannya) agar dapat diketahui masyarakat banyak sebagai pembelajaran agar tidak dibohongi oleh orang-orang yang hendak berbuat CURANG. Tembok BERLIN dan tembok CINA, bisa runtuh. Saya yakin perusahaan sebesar apapun pasti RUNTUH kalau kerjanya cuma cari bagaimana caranya MENCURANGI masyarakat dan menekan masyarakat untuk tidak BERBICARA BENAR.

  5. Dibawah ini saya uraikan kelanjutan kasus saya.

    Sungguh tidak saya duga setelah pemeriksaan saya yang pertama dan kedua tanggal 21 Agustus 2009 dan dilanjutkan tanggal 24 Agustus 2009 akhirnya saya ditempatkan dengan status TERSANGKA.

    Saya tidak menyangka bahwa komentar yang saya berikan mengenai seorang caleg di http://mycityblogging.com/jakarta/2008/08/23/94-kursi-dprd-dki-jakarta-diperebutkan-2425-caleg/ ternyata bisa membuat saya dituduh melakukan penghinaan dan fitnah sesuai pasal 310 dan 311 KUHP.

    Ketika saya menuliskan komentar tersebut dialam pikiran saya, saya ingin menyampaikan hanya tindakan atau perbuatan dari caleg ini yang saya serta ribuan orang lainnya juga alami di ITC Mangga Dua ataupun di ITC Cempaka Mas dimana caleg ini sama sekali tidak membela para anggota Perhimpunan yang mana caleg ini duduk sebagai pengurus Perhimpunan dengan jabatan sebagai Sekretaris di ITC Mangga Dua dan Ketua di ITC Cempaka Mas. Sehingga saya tulislah caleg ini tidak pantas diajukan sebagai caleg.

    Waktu menuliskan komentar ini saya berpikir setidak-tidaknya saya membantu pemerintah untuk menciptakan pemerntah yang bersih dan berwibawa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan saya sendiri dimana apa yang saya tuliskan itu adalah fakta kejadian yang saya dan ribuan orang lainnya alami dan saya menulis tidak asal menulis karena saya memegang bukti tertulis serta ada saksi-saksi orang yang juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami.

    Saya begitu terkejut ketika status saya menjadi TERSANGKA karena belum ada satu saksipun dari pihak saya yang diperiksa untuk membuktikan apakah saya melakukan fitnah terhadap caleg ini atau tidak.

    Saya agak tidak mengerti cara kerja pihak bagian Keamanan Negara yang memeriksa saya kenapa saksi saya belum diperiksa pihak Keamanan Negara dapat menetapkan saya sebagai TERSANGKA. Menurut pendapat saya ini tidak fair karena pihak caleg yang melaporkan saya telah diperiksa semua saksinya yang saya tidak tahu siapa saja saksi dari caleg ini sedang dari pihak saya sama sekali belum diperiksa.

    Keterangan dari pihak pemeriksa saya bagian Keamanan Negara yang saya dapatkan menyatakan bahwa bagian Keamanan Negara telah memeriksa 3 saksi dari caleg ini dan seorang saksi ahli bahasa. Didasarkan keterangan saksi tersebut ditambah keterangan yang saya berikan pada waktu pertama kali saya diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 21 dan 24 Agustus 2009 inilah yang menjadikan saya dalam posisi TERSANGKA saat ini.

    Menurut saya ini sungguh sangat tidak berimbang dimana keterangan yang diambil hanya dari pihak pelapor sedang dari pihak saya sebagai terlapor belum diberikan kesempatan untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang mana hanya berdasarkan keterangan dari satu pihak saja yaitu pihak pelapor (caleg), saya kemudian langsung ditetapkan sebagai TERSANGKA.

    Walaupun nanti saksi-saksi saya dipanggil dan didengar keterangannya toh posisi saya yang sebagai TERSANGKA tidak akan terhapus dan kembali menjadi SAKSI karena didalam panggilan saksi pasti dinyatakan saksi dipanggil untuk didengar keteranganya atas laporan caleg ini yang tidak akan menyebutkan posisi saya yang sudah menjadi TERSANGKA.

    Kesimpulan saya baik didengar atau tidak keterangan para saksi saya tidak akan mengubah status saya yang TERSANGKA ini.

    Tinggal nanti ketika berkas dikirimkan ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) apakah Kejati akan mempertimbangkan kasus saya ini, saya tidak tahu (saya agak pesimis Kejati menolak kasus saya karena saya sudah mempunyai pengalaman dengan pihak Kejati ini ketika kasus surat pembaca saya dimana akhirnya saya dihukum dengan hukuman percobaan).

    Yang mungkin juga agak tidak saya mengerti ketika saya meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saya pihak Keamanan Negara menolak memberikan dengan alasan BAP baru dapat diberikan sesudah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan surat edaran yang berupa nota dinas dari direktur reskrim. Padahal menurut buku Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 72 dinyatakan atas permintaan TERSANGKA atau Penasihat hukumnya BAP ini dapat diberikan tetapi ini tidak berlaku buat saya ketika hal ini saya nyatakan dan tentu saya tidak mau berdebat mengenai hal ini karena saya rasa tidak ada gunanya oleh karena pemeriksa saya hanya menjalankan tugas nya dan saya tidak mau mempersulit posisi pemeriksa ini.

    Yang menjadi pertanyaan saya sekarang apakah KUHAP dibawah dari surat edaran dir reskrim?

    Dan didalam pemeriksaan ini saya juga menuliskan caleg ini sudah lebih dari dua tahun tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan ITC Cempaka Mas dimana menurut Undang Undang No 16 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1988 serta Keputusan Mentri Perumahan Rakyat No 06/KPTS/BKP4N/1995 MINIMAL diadakan Rapat Umum Tahunan Perhimpunan Penghuni SATU kali dalam setahun sekaligus dengan penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan (Rapat Umum Tahunan yang terakhir diadakan pada awal tahun 2007).

    Bagaimana menurut para blogger apakah saya salah menyampaikan sifat dari caleg yang saya ketahui in? Sebelum bicara mengenai skop nasional saya bicara dulu mengenai RT/RW dilingkungan saya yang saya ketahui persis.

    Terima kasih atas dukungannya selama ini

    • @Khoe Seng Seng, lain kali kalau komen pakai nama samaran dan email samaran aja dech! biar nggak ketahuan…. kalau gini kan repot jadinya, xixixi…

  6. Terima kasih Pak Andy atas sarannya, cuma kalau saya menggunakan nama samaran ataupun nick name rasanya ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, jadi saya pikir tidak perlulah saya menyembunyikan nama saya toh apa yang saya tulis suatu fakta kejadian walaupun mungkin jika tulisan saya ini sampai masuk pengadilan saya mesti menerima kekalahan seperti dua kasus saya yang digugat dan dipidanakan yang mana tidak ada saksi dan barang bukti saya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para majelis Hakim yang mengadili saya, yang dipertimbangkan Majelis Hakim hanya keterangan dari pihak yang menggugat dan mempidanakan saya. Bahkan barang bukti yang saya masukan sebanyak 21 bukti malah tidak dicantumkan didalam putusan Majelis Hakim pidana saya.

    Demikianlah yang saya alami dipersidangan di pengadilan negeri baik di pengadilan negeri Jakarta Utara untuk kasus gugatan perdata yang saya dihukum 1 miliar maupun di pengadilan negeri Jakarta Timur untuk kasus pidana saya dimana saya telah diputus bersalah dan dihukum 6 bulan penjara dalam masa percobaan 1 tahun.

    Terima kasih atas dukungan rekan-rekan blogger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *