Demikianlah yang saya alami dipersidangan di pengadilan negeri baik di pengadilan negeri Jakarta Utara untuk kasus gugatan perdata yang saya dihukum 1 miliar maupun di pengadilan negeri Jakarta Timur untuk kasus pidana saya dimana saya telah diputus bersalah dan dihukum 6 bulan penjara dalam masa percobaan 1 tahun.

Terima kasih atas dukungan rekan-rekan blogger.

Sungguh tidak saya duga setelah pemeriksaan saya yang pertama dan kedua tanggal 21 Agustus 2009 dan dilanjutkan tanggal 24 Agustus 2009 akhirnya saya ditempatkan dengan status TERSANGKA.

Saya tidak menyangka bahwa komentar yang saya berikan mengenai seorang caleg di http://mycityblogging.com/jakarta/2008/08/23/94-kursi-dprd-dki-jakarta-diperebutkan-2425-caleg/ ternyata bisa membuat saya dituduh melakukan penghinaan dan fitnah sesuai pasal 310 dan 311 KUHP.

Ketika saya menuliskan komentar tersebut dialam pikiran saya, saya ingin menyampaikan hanya tindakan atau perbuatan dari caleg ini yang saya serta ribuan orang lainnya juga alami di ITC Mangga Dua ataupun di ITC Cempaka Mas dimana caleg ini sama sekali tidak membela para anggota Perhimpunan yang mana caleg ini duduk sebagai pengurus Perhimpunan dengan jabatan sebagai Sekretaris di ITC Mangga Dua dan Ketua di ITC Cempaka Mas. Sehingga saya tulislah caleg ini tidak pantas diajukan sebagai caleg.

Waktu menuliskan komentar ini saya berpikir setidak-tidaknya saya membantu pemerintah untuk menciptakan pemerntah yang bersih dan berwibawa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan saya sendiri dimana apa yang saya tuliskan itu adalah fakta kejadian yang saya dan ribuan orang lainnya alami dan saya menulis tidak asal menulis karena saya memegang bukti tertulis serta ada saksi-saksi orang yang juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami.

Saya begitu terkejut ketika status saya menjadi TERSANGKA karena belum ada satu saksipun dari pihak saya yang diperiksa untuk membuktikan apakah saya melakukan fitnah terhadap caleg ini atau tidak.

Saya agak tidak mengerti cara kerja pihak bagian Keamanan Negara yang memeriksa saya kenapa saksi saya belum diperiksa pihak Keamanan Negara dapat menetapkan saya sebagai TERSANGKA. Menurut pendapat saya ini tidak fair karena pihak caleg yang melaporkan saya telah diperiksa semua saksinya yang saya tidak tahu siapa saja saksi dari caleg ini sedang dari pihak saya sama sekali belum diperiksa.

Keterangan dari pihak pemeriksa saya bagian Keamanan Negara yang saya dapatkan menyatakan bahwa bagian Keamanan Negara telah memeriksa 3 saksi dari caleg ini dan seorang saksi ahli bahasa. Didasarkan keterangan saksi tersebut ditambah keterangan yang saya berikan pada waktu pertama kali saya diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 21 dan 24 Agustus 2009 inilah yang menjadikan saya dalam posisi TERSANGKA saat ini.

Menurut saya ini sungguh sangat tidak berimbang dimana keterangan yang diambil hanya dari pihak pelapor sedang dari pihak saya sebagai terlapor belum diberikan kesempatan untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang mana hanya berdasarkan keterangan dari satu pihak saja yaitu pihak pelapor (caleg), saya kemudian langsung ditetapkan sebagai TERSANGKA.

Walaupun nanti saksi-saksi saya dipanggil dan didengar keterangannya toh posisi saya yang sebagai TERSANGKA tidak akan terhapus dan kembali menjadi SAKSI karena didalam panggilan saksi pasti dinyatakan saksi dipanggil untuk didengar keteranganya atas laporan caleg ini yang tidak akan menyebutkan posisi saya yang sudah menjadi TERSANGKA.

Kesimpulan saya baik didengar atau tidak keterangan para saksi saya tidak akan mengubah status saya yang TERSANGKA ini.

Tinggal nanti ketika berkas dikirimkan ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) apakah Kejati akan mempertimbangkan kasus saya ini, saya tidak tahu (saya agak pesimis Kejati menolak kasus saya karena saya sudah mempunyai pengalaman dengan pihak Kejati ini ketika kasus surat pembaca saya dimana akhirnya saya dihukum dengan hukuman percobaan).

Yang mungkin juga agak tidak saya mengerti ketika saya meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saya pihak Keamanan Negara menolak memberikan dengan alasan BAP baru dapat diberikan sesudah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan surat edaran yang berupa nota dinas dari direktur reskrim. Padahal menurut buku Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 72 dinyatakan atas permintaan TERSANGKA atau Penasihat hukumnya BAP ini dapat diberikan tetapi ini tidak berlaku buat saya ketika hal ini saya nyatakan dan tentu saya tidak mau berdebat mengenai hal ini karena saya rasa tidak ada gunanya oleh karena pemeriksa saya hanya menjalankan tugas nya dan saya tidak mau mempersulit posisi pemeriksa ini.

Yang menjadi pertanyaan saya sekarang apakah KUHAP dibawah dari surat edaran dir reskrim?

Dan didalam pemeriksaan ini saya juga menuliskan caleg ini sudah lebih dari dua tahun tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan ITC Cempaka Mas dimana menurut Undang Undang No 16 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1988 serta Keputusan Mentri Perumahan Rakyat No 06/KPTS/BKP4N/1995 MINIMAL diadakan Rapat Umum Tahunan Perhimpunan Penghuni SATU kali dalam setahun sekaligus dengan penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan (Rapat Umum Tahunan yang terakhir diadakan pada awal tahun 2007).

Bagaimana menurut para blogger apakah saya salah menyampaikan sifat dari caleg yang saya ketahui in? Sebelum bicara mengenai skop nasional saya bicara dulu mengenai RT/RW dilingkungan saya yang saya ketahui persis.

Terima kasih atas dukungannya selama ini

kok ra metu bBrowser karo OS-nya?
.-= sedulur Mahendra menampilkan tulisan..Install OpenOffice.org 3.1.1 di Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope =-.