Farid Gaban: KPK, Presiden, dan Bank Century

farid-gabanTulisan berikut ini adalah 100% copas (copy-paste) dari sebuah catatan di Facebook yang ditulis oleh Farid Gaban. Catatan yang ditulis pada tanggal 31 Oktober 2009 itu sampai saat ini masih beredar sambung menyambung di berbagai mailing list dan jejaring sosial lainnya.

=========>

KPK, Presiden dan Bank Century

Mengkritik kerja KPK, Presiden Yudhoyono membuat beberapa pernyataan yang tidak konsisten dan tidak logis.

Presiden antara lain menyatakan keberatan KPK menahan beberapa kepala daerah atas tuduhan korupsi. “Kenapa harus ditahan? Kenapa tidak digunakan asas praduga tidak bersalah?” katanya.

Menurut Presiden, sebelum ada keputusan hukum yang tetap, pejabat yang diduga korupsi, semestinya tetap diperbolehkan bekerja, tanpa perlu mendekam di balik jeruji.

Jika prinsip hukum itu bisa diterima, kenapa presiden tidak memiliki prinsip yang sama dalam kasus penahanan pejabat KPK Bibit dan Chandra? Kenapa tidak dibiarkan mereka bekerja mengingat belum ada keputusan hukum yang tetap buat mereka?

Dalam praktek hukum di masa lalu dan bahkan masih kita lihat sampai sekarang, prinsip yang dikatakan presiden hanya diterapkan oleh polisi untuk para koruptor, tapi tidak untuk penjahat kecil-kecilan. Tersangka tindak korupsi bisa melenggang sementara maling ayam, misalnya, biasanya langsung ditahan, meski sama-sama belum ada keputusan hukum yang tetap.

Dengan cara lama itu, banyak koruptor kasus BLBI tidak ditahan dan akhirnya melarikan diri ke luar negeri. Bukan cerita baru.

Itulah salah satu alasan terpenting kenapa KPK dibentuk. Sesuai dengan nama dan alasan pembentukannya, KPK memang harus lebih keras dari polisi atau kejaksaan dalam menangani kasus korupsi.

KPK merupakan buah dari reformasi politik 1998, yang mulai diperkenalkan konsepnya sejak masa BJ Habibie. Lembaga ini dibentuk karena penyakit korupsi dipandang sudah demikian akut dan kronis, tanpa polisi dan kejaksaan mampu mengatasinya. KPK merupakan lembaga independen, tidak di bawah kendali presiden.

Undang-undang memang mengakui KPK sebagai “superbody”, lembaga yang cenderung superior dan dengan kewenangan serta independensi lebih dibanding polisi atau kejaksaan.

Presiden tidak bisa mengintervensi kerja KPK, sebaliknya bisa mengintervensi polisi dan kejaksaan. Kapolri dan Jaksa Agung adalah pejabat setingkat menteri yang diangkat berdasar hak prerogatif presiden.

Patut dihargai Presiden Yudhoyono tidak campur tangan ketika KPK menahan Aulia Pohan, besan presiden, dalam skandal korupsi Bank Indonesia. Tapi, presiden memang tidak bisa dan tidak boleh melakukan itu kecuali dia mau disebut melanggar undang-undang.

Dan kini, jika presiden mempertanyakan posisi “superbody” KPK, seperti dilakukannya kemarin, sesungguhnya dia sendiri tidak paham undang-undang.

Meski memiliki wewenang besar, para pejabat KPK tentu saja tidak bisa dibenarkan kebal hukum. Pimpinan KPK bisa dan boleh ditangkap, dipidanakan atau dipenjara jika melakukan kejahatan.

Sebagai bagian dari prinsip perimbangan kekuasaan, polisi atau kejaksaan bisa menyidik dan menangkap pejabat KPK, jika mereka diduga melakukan kejahatan seperti mencuri, memperkosa atau membunuh (dalam kasus Antasari Azhar). Polisi dan kejaksaan juga bisa menahan mereka dengan tuduhan kejahatan suap, pemerasan serta korupsi.

Tapi, dalam kasus Chandra dan Bibit?

Alasan keberatan banyak orang terhadap penangkapan/penahanan Bibit dan Chandra bukanlah karena polisi sama sekali tak boleh mempidanakan mereka. Tapi, pada tuduhan yang disangkakan. Polisi dalam hal ini menyalahkan pejabat KPK itu untuk “kejahatan” menyadap dan mencekal Anggoro Widjojo.

Anggoro Widjojo, Direktur Utama PT Masaro Radiokom, ditetapkan sebagai tersangka dan buronan oleh KPK atas dugaan suap kepada sejumlah anggota DPR dalam sebuah proyek Departemen Kehutanan.

Polisi tidak pernah menyidik Anggoro, yang kini berada di Singapura. Tapi, seperti sudah luas diberitakan dan diakui oleh kepolisian: Susno Duadji, Kepala Reserse Kriminal Mabes Polri, pernah menemuinya di negeri tetangga itu.

Langkah polisi mempersoalkan Bibit dan Chandra muncul setelah pertemuan itu. Dan ada unsur konflik kepentingan di sini.

Susno Duadji adalah orang yang disebut-sebut terlibat dalam Skandal Bank Century dan KPK sedang mengincarnya. Skandal Bank Century bukan kasus kecil. Banyak nasabah dirugikan dan bahkan uang publik sebanyak Rp 6,7 trilyun dipakai untuk menambal modal bank itu, yang pengucurannya menimbulkan kontroversi politik melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono (kini wakil presiden).

Banyak pihak, termasuk Adnan Buyung Nasution, telah mendesak agar Kapolri menon-aktifkan Susno demi penyidikan. Tapi, Kapolri dan juga Presiden Yudhoyono nampak tidak peduli. Keduanya bahkan memberikan dukungan publik pada langkah Susno Duadji memperkarakan Chanda dan Bibit.

Metode kerja KPK memang bisa bermuatan penyalahgunaan wewenang sehingga subyek penyadapan dan pencekalan menderita kerugian tidak semestinya. Tapi ada jalan untuk menguji kemungkinan penyalahgunaan ini. Keberatan atau protes terhadap indikasi penyalahgunaan wewenang oleh KPK bisa dilakukan oleh korban lewat Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam kasus ini, Anggoro lah, dan bukan polisi, yang layak menggugat KPK.

Nampak ganjil di sini, polisi mempersoalkan metode kerja KPK, suatu yang bukan haknya. Dan ironisnya, polisi justru menyediakan diri sebagai wakil (pelindung/pembela) tersangka koruptor.

Sulit untuk menepis spekulasi bahwa penahanan Bibit dan Chandra, yang memperlihatkan terlalu banyak inkonsistensi hukum itu, berkaitan pula dengan Skandal Bank Century.

Inkonsistensi polisi adalah inkonsistensi presiden. Dan kita layak bertanya: tidakkah dukungan/perlindungan Kapolri kepada Susno, tersangka Skandal Bank Century, mendapat restu presiden?

<=========

Dikutip sesuai aslinya dari:
http://www.facebook.com/note.php?note_id=199771504114&id=760815126&ref=mf
You must log in to see this page.

Walaupun ini hanya copy-paste dan sudah ada lebih dari 100 komentar di sana, mohon sedulur berkenan berkomentar lagi di sini…

Baca juga:

Cicak Bikin Risau Buaya
Evan Brimob, Arogansi Seorang Anggota Polri
Seandainya Evan Jadi Polantas
Memompa Semangat, Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Post to Twitter Post to Plurk Post to Facebook Send Gmail

44 thoughts on “Farid Gaban: KPK, Presiden, dan Bank Century

  1. jadi ingat pernyataan eggi sudjana yang minta presiden ikut diperiksa dlm kasus ini. ah, sayang sekali, kalo sby terlibat. harapan rakyat akan hancur berantakan. yakin.
    .-= sedulur haris menampilkan tulisan..Buku Kedua Saya Terbit =-.

    • @haris, terlibat ato tidaknya sang presiden dalam perkara hukum ini semakin membukakan mata publik terhadap sistim hukum di negeri kita yang makin aak kadut tak karuan ini (doh) dan saia juga pernah baca dari beberapa web tetangga yang menyinggung tentang adanya (lebih tepatnya seeh tercantumnya nama sang presiden) dalam perkara bank century dimana banyak nama-nama para pengusaha dan pejabat yang terlibat, dan salah satu pengusaha itu adalah budi sampoerna dimana beliau juga adalah salah satu donatur timsus sang presiden pada pilpres kemaren……..dan dan dan ……….. pusing deh saia sebagai rakyat yang awam ini (doh) .-= sedulur katakataku menampilkan tulisan..Award Persahabatan =-.

      • @haris, @katakataku, wah… kalau itu bisa tijitibeh… mati siji mati kabeh… sepertinya terlalu banyak runtutan yang membahayakan sehingga ada yang dikorbankan…

  2. sby sih lembek. Coba berani sedikit kayak jk pasti publik tidak dibikin bingung kayak gini. Jangan sampe sby nanti di “lengser kepribon” seperti skandal watergate-nya nixon…

    Ngemeng2 kl ini namanya apa yah enaknya? Mungkin cicak-gate… hehe (lmao)

  3. ORANG ATAU MASYARAKAT PADA TAKUT, SUNGKAN, ATAU APALAH NAMANYA KALAU SUDAH PADA NYINGGUNG KEBIJAKAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDOYONO SEBAGAI PENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM HAL INI, SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN , SEBAGAI KEPALA NEGARA, , TAPI SAYA KATAKAN DISINI , : BAHWA SBY SEBAGAI FIGUR KEPALA NEGANA DAN PEMERINTAHAN TIDAK TEGAS, TIDAK BERANI MENGAMBIL RESIKO, TIDAK BISA MENJADI PANUTAN, BAHKAN ,,,…. INI YANG PALING TDK COCOK, SEBAGAI ORANG YANG BEKAS MILITER HARUSNYA TEGAS DALAM BERTINDAK, TEGAR DALAM MENGHADAPI MASALAH, JADI TIDAK BERTINDAK SEPERTI BANCI. MASYARAKAT HARUS KRTIS DALAM MENYIKAPI BANK CEBTURY, YANG MUARANYA DANA TERSEBUT UNTUK KEMENANGAN SBY DALAM PEMILU LEWAT KENDARAAN POLITIKNYA ” PARTAI DEMOKRAT”. ….INGAT MASYARAKAT, JANGAN TAKUT NYAMPAIKAN PENDAPAT.!

  4. gerakan anti korupsi harus di sebarluaskan sampai kapan pun, kita sebagai masyarakat jangan menjadi korban terus , jika perlu bubarkan saja dpr yang nyata-2 BANCI dalam bertindak. SIKAT HABIS KORUPSI, MAJU TERUS pdip, gerindra, hanura, DALAM MENG GOLKAN HAK ANGKET,. INI HARUS BENAR-2 TUNTAS , SEKALI LAGI MASYARAKAT JANGAN DIAM. MUKA-2 SEPERTI ANNAS URBANINGRUM YANG HANYA MENJADI BADUT POLITIK, HARUSNYA JUGA MUNDUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *