Surat Khoe Seng Seng untuk Blogger Nasional

Berikut ini adalah sebuah komentar di blogĀ  dofollow ini, saya tidak melakukan penelusuran apapun untuk mengetahui lebih mendalam apakah benar-benar Khoe Seng Seng ataukah bukan. Akan tetapi, komentar sepanjang ini tentu saja menghemat waktu, tenaga, dan pikiran untuk membuat sebuah posting. Mohon dibaca dengan cermat sebelum berkomentar:

Khoe Seng Seng OptimisTerima kasih atas ucapan selamat bebasnya saya dari denda 1 miliar atas putusan kasus perdata di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini. Seperti yang mungkin semua telah ketahui putusan pidana saya telah dijatuhkan dan saya dihukum 6 bulan penjara dalam masa percobaan setahun dimana semua yang dilakukan para penegak hukum dari pihak yang berwajib (polisi), kejaksaan tinggi sampai hakim di pengadilan semuanya omong kosong yang kesemua ini dapat dilihat dari berkas-berkas yang penegak hukum berikan pada saya dari berkas kepolisian yang dilimpahkan ke kejaksaan tinggi, berkas dakwaan dan tuntutan jaksa dan berkas putusan dari pengadilan negeri Jakarta Timur.

Ketiga penegak hukum ini seenaknya saja menambah dan menuntut yang tidak pernah saya ucapkan (katakan) ataupun saya tuliskan didalam penyidikan maupun surat pembaca saya.

Yang pertama di pihak Mabes Polri yang menangani kasus saya. Saya diperiksa dibagian direktorat I Trans Keamanan Nasional, menurut saya ini sudah menyalahi tugas dari direktorat ini yang seharusnya yang ditangani mengenai kasus-kasus menyangkut keamanan nasional bukan kasus pencemaran nama, mungkin pada tahun 2006 tidak ada kasus pengeboman, demo ataupun kejahatan politik sehingga kasus swasta seperti pencemaran nama ini yang tidak ada hubungan dengan tugas serta wewenang direktorat I bisa diterima karena pada saat itu mungkin direktorat I banyak ngangurnya. Saya pertama kali dipanggil sudah dalam posisi TERSANGKA dimana saya baru tahu bahwa belum ada 1 saksipun yang diperksa baik yang mengaku sebagai korban maupun saksi-saksi yang lain ketika saya menerima berkas perkara dari Kejaksaan Tinggi yang mana para saksi ini baru diperiksa 2 bulan setelah saya diperiksa (asas praduga tidak bersalah tidak berlaku buat saya). Ketika saya diperiksa untuk yang pertama kali penyidik saya yang memeriksa menyatakan akan memeriksa secara proporsional dan memang penyidik saya ini memeriksa secara benar dimana setelah memeriksa saya sekali penyidik saya langsung mengundurkan diri dan tidak mau menangani perkara saya karena penyidik saya tidak mau terlibat dalam kasus saya yang mungkin diduga kasus yang tidak benar. Kasus saya ini kemudian diteruskan oleh yang memanggil saya sdr AKBP Rio Permana dan AKP Samosir. Penyidik lanjutan ini kemudian memanggil saya kembali setelah setahun setelah saya disidik yang pertama tanggal 15 Januari 2007 dan saya disidik kembali pada tanggal 11 Maret 2008. Ketika penyidikan saya yang kedua ini dilaksanakan saya secara lisan meminta untuk dihadirkan saksi dari pihak saya yang akan membuktikan kebenaran surat pembaca saya yang dipermasalahkan di Mabes Polri ini tetapi permintaan saya ini rupanya tidak dipenuhi dan langsung kasus saya dilimpahkan ke kejaksaan tinggi terlihat disini penyidik telah melanggar KUHAP pasal 116 ayat 3 dan 4 dimana diterangkan dalam pasal ini seharusnya penyidik menanyakan kepada saya apakah ada saksi yang ingin diajukan dari pihak saya dan jika saya mejawab ya maka penyidik wajib memanggil saksi tersebut. Tetapi walaupun saya sudah meminta penyidik menghadirkan saksi saya tetap saja penyidik tidak memanggil, disini nyata sekali terlihat penyidik telah melanggar Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Model penegakan hukum inilah yang saya terima waktu saya diperiksa/disidik di Mabes Polri.

Lebih parahnya lagi penyidik didalam analisa kasus dan kesimpulannya yang dituangkan dalam resume yang diserahkan ke kejati menyatakan bahwa pemuatan surat pembaca ini diharian KOMPAS dan SUARA PEMBARUAN adalah wewenang dan kebijakan saya. Inilah hasil yang luar biasa dari penyidik seolah-olah harian KOMPAS dan SUARA PEMBARUAN milik saya sehingga saya bisa mempunyai wewenang serta kebijakan sendiri untuk memuat surat pembaca tersebut padahal KOMPAS dan SUARA PEMBARUAN bukan milik saya dan saya tidak bekerja di kedua media tersebut.

Yang kedua di pihak Kejati (kejaksaan tinggi). Kejati bisa menuntut saya untuk sesuatu yang tidak pernah saya tuliskan didalam surat pembaca saya dan jaksa dari Kejati ini bisa pula menambah nambahkan keterangan saksi yang tidak ada didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta bisa memasukan bukti Palsu. Semua ini sudah saya bantah didalam persidangan saya melalui pembelaan pribadi saya dan saya bantah dengan bukti dokumen yang berupa surat pembaca yang tidak ada keterangan yang dituduhkan jaksa ini dalam surat pembaca saya dan bukti keterangan BAP saksi yang juga tidak ada di BAP saksi yang ditambahkan keterangannya oleh Jaksa sendiri, serta bukti palsu yang dimasukkan jaksa juga sudah saya bantah dan hakim mengetahui semua itu. Disini terlihat bukan saya yang melakukan fitnah tetapi jaksa dan polisilah yang memfitnah saya tapi tetap saja bantahan saya tidak dilihat dan dipertimbangkan sama sekali oleh hakim.

Yang ketiga di pihak Majelis hakim yang mengadili saya. Majelis hakim inipun dengan seenaknya menuliskan dalam putusannya menyatakan saksi yang tidak pernah diperiksa di Mabes Polri dinyatakan saksi telah diperiksa di Mabes Polri dan saksi yang mencabut keterangannya di Mabes Polri juga dinyatakan saksi tetap pada keterangannya di Mabes Polri serta tidak ada keterangan dari pihak saya satupun yang dipertimbangkan bahkan saksi ahli dari pihak saya yang menyatakan surat pembaca adalah tanggung jawab media yang memuat pun tidak didengar malah keterangannya diplintir bahwa surat pembaca menjadi tanggung jawab penulis dan masih banyak lagi pertimbangan hukum yang memfitnah saya didalam putusan hakim ini dimana saya tidak bisa berbuat apa-apa.

Inilah hasil sidang saya dan keterangan saya diatas saya punya buktinya yang saya dapatkan dari para penegak hukum ini sendiri dari berkas perkara, dakwaan, tuntutan dan putusan pengadilan yang jika ingin dibuktikan kembali dipersidangan bisa-bisa saya dituduh dan dihukum mencemarkan nama baik lagi karena pengalaman saya disidang ini semua bukti dan saksi saya tidak dilihat dan keterangan para pemfitnah saya lah yang dipertimbangkan. Pengalaman sidang ini adalah pengalaman sidang saya yang kedua yang sama persis dengan pengalaman sidang saya yang pertama yang saya dihukum denda 1 miliar yang untung saja dalam proses banding saya pengadilan tinggi telah membatalkan hukuman denda 1 miliar saya ke PT Duta Pertiwi tbk (Sinar Mas Group).

Bicara mengenai Sinar Mas Group mungkin ada yang belum tahu, Ibu Prita Mulyasari yang dituduh mencemarkan nama baik adalah karyawan dari Sinar Mas Group dari divisi perbankannya yaitu Bank Sinar Mas yang seolah-olah sinterklas ketika mengunjungi dan membantu ibu Prita Mulyasari ketika semua media telah memberitakan hal ini dan Ibu Prita Mulyasari sudah dibebaskan dari tahanan dan hanya menjadi tahanan kota, waktu ibu Prita ditahan tidak ada dari pihak Sinar Mas mengunjungi ibu Prita dari yang saya baca dan dengar dimedia.

Perkara saya sebenarnya perkara hitam putih dan sangat gampang orang tidak tamat SD pun bisa tahu siapa yang benar dan siapa yang salah asal orang yang tidak tamat SD ini bisa membaca (tidak buta huruf) karena sangatlah sederhana yaitu konsumen membeli tanah dan membeli bangunan dan membayar pajaknya yang berupa PPN atas tanah dan PPN atas bangunan. ternyata 18 tahun kemudian dinyatakan tanah yang dijual milik Pemprov DKI jakarta. Apa konsumen tidak akan komplain mendengar tanah yang dibeli dan dibayarkan ke Sinar mas Group ternyata bukan milik Sinar Mas Group tetapi milik Pemprov DKI jakarta. Dan hal inilah yang saya ungkapkan didalam surat pembaca saya dimana saya menanyakan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap hal ini. Dan Sinar Mas Group pada waktu menjual memberikan pada RIBUAN konsumennya faktur pajak yang menerangkan konsumen membayar tanah dan membayar bangunan. Jadi tanah siapa yang dijual Sinar Mas Group pada saat itu?

Sekarang tanah yang saya sengketakan tersebut sudah kembali ke pemiliknya yaitu Pemprov DKI jakarta, saya hanya punya bangunannya dan jika terjadi kebakaran atau gempa bumi sehingga bangunan runtuh saya hanya tinggal gigit jari karena saya sudah tidak punya apa-apa sesuai dengan jawaban dari Sinar Mas Group kepada saya dan teman-teman ketika kasus ini saya gugat ke pengadilan dimana gugatan saya inipun ditolak Majelis hakim yang menyatakan ketidak tahuan saya atas tanah ITC Mangga Dua bukan salah dari Sinar Mas Group, mungkin maksud hakim ini kebodohan saya dan ribuan pembeli yang lain bukan salahnya Sinar Mas dan yang termasuk tidak tahu uni (bodoh?) juga bapak prof Boedi Harsono, guru besar pertanahan Univ. Trisakti yang merupakan penyusun buku Undang Undang Pokok Agraria yang menjadi saksi ahli saya didalam persidangan yang menyatakan bahwa tanah tempat gedung ITC Mangga Dua berdiri diatas tanah negara bukan diatas tanah milik Pemprov DKI jakarta karena tidak ada satupun dokumen yang menyatakan bahwa tanah ITC Mangga Dua milik Pemprov DKI Jakarta.Khoe-Seng-Seng Membaca Pembelaannya

Inilah sekelumit tentang perkara saya dan karena saya tetap bertahan pada pendapat saya dan saya tetap tidak mau mengakui bahwa tanah ITC Mangga Dua milik Pmprov DKI jakarta membuat saya digugat ke pengadilan dan dilaporkan ke polisi di Mabes polri dimana putusan sudah dijatuhkan di pengadilan negeri dengan putusan denda 1 miliar di PN jakarta Utara yang akhirnya dibatalkan PT DKI jakarta dan saya dihukum 6 bulan penjara dalam masa percobaan 1 tahun di PN jakarta Timur yang sekarang lagi saya ajukan banding ke PT DKI Jakarta.

Karena tetap saya tidak menyerah kembali saya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan sama yaitu pencemaran nama dan fitnah oleh salah satu orang dari Sinar mas Group yaitu sdr Henry S Tjandra yang merupakan kuasa dari Sinar Mas Group yang didudukan di kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) ITC Mangga Dua sebagai sekretaris yang telah mencabut hak suara saya dimana saya dilaporkan pada tanggal 19 Juni 2009.

Ketua dan Sekretaris PPRS ITC Mangga Dua yang merupakan kuasa dari Sinar Mas Group inilah yang sudah lebih dari sepuluh kali mengeluarkan surat edaran yang bernada ancaman kepada ribuan konsumen Sinar Mas Group di ITC Mangga Dua yang memaksakan konsumen untuk mengakui tanah ITC Mangga Dua milik Pemprov DKI Jakarta.

Isi surat edaran yang bernada mengancam ini adalah akan mendenda pemilik kios di ITC Mangga Dua jika terlambat membayar biaya rekomendasi perpanjangan (menurut saya bayar sewa) tanah Pemprov DKI Jakarta dengan denda Rp 100.000/hari, akan mematikan listrik dan air, akan menggugat kepengadilan, akan melaporkan ke pihak yang berwajib, akan menyegel kios, melarang saya hadir dalam rapat umum tahunan dan pemilihan pengurus PPRS ITC Mangga Dua dll.

Dan anehnya lagi saya dipanggil dan akan diperiksa oleh penyidik di bagian SAT I Unit I yang ruang lingkup kerjanya untuk kasus-kasus keamanan negara. Apakah kasus pencemaran nama dan fitnah yang dituduhkan yang diduga saya lakukan ini termasuk kasus keamanan negara? Saya tidak tahu lagi kenapa bisa-bisanya penegak hukum mau menerima kasus yang aneh ini dan selalu jatuhnya kasus saya dibagian kejahatan terhadap keamanan negara sepertinya saya ini oleh penyidik baik di Polda Maupun di Mabes Polri adalah seorang teroris yang perlu diperiksa dibagian-bagian yang menangani keamanan negara. dan unit I yang memanggil saya ini pada tanggal 21 Agustus 2009 jam 10.00 pagi kusus menangani kasus KEBAKARAN. Apa sekarang saya menjadi seperti Nurdin M Top sehingga perlu ditangani bagian SAT I di Polda Metro Jaya atau apa bagian yang lain semua sibuk dan tidak sempat mengurus kasus dugaan pencemaran nama ini sehingga yang mengangur hanya bagian yang menangani KEAMANAN NEGARA saja sehingga kasus ini dilimpahkan ke SAT I ini?

Kesimpulan saya dari dua kali saya di panggil dan satu saya sudah diperiksa yaitu di Mabes Polri dan yang satu baru akan diperiksa tanggal 21 Agustus 2009 adalah bahwa saya diduga oleh penyidik adalah seorang teroris seperti Nurdin M Top yang sampai saat ini belum tertangkap.

Hanya melalui tulisan ini yang bisa saya ungkapkan betapa dongkolnya saya terhadap proses penegakan hukum yang saya terima sampai saat ini dimana saya mengharapkan kebenaran ditegakan malah saya yang korban (tanah saya telah lenyap) menjadi pesakitannya.

Dan terima kasih atas ucapan selamat atas bebasnya denda yang satu miliar saya di PT DKI Jakarta serta terima kasih atas dukungan para blogger atas kasus saya.

surat_sengseng@yahoo.co.id

Post to Twitter Post to Plurk Post to Facebook Send Gmail

Related Posts

18 thoughts on “Surat Khoe Seng Seng untuk Blogger Nasional

  1. Keadilan yang relatif, ada beberapa pihak merasa adil kalau keuntungan berpihak padanya, begitu juga sebaliknya, memang gak ada yang benar-benar adil dan benar2 = benar.

    Salam hangat,

  2. Dowone, rek! Saya pernah dengar pendapat dari pelaku pers, menurutnya surat pembaca itu juga bagian dari pers, jadi harus diselesaikan dengan UU Pers bukan hukum pidana
    .-= Dony Alfan´s last blog ..Romansa Wonosobo =-.

  3. Aparat juga manusia pak, penegak hukum apalagi, mereka justru lebih mudah diiming-imingi harta benda guna kepentingan salah satu pihak nyang sebenarnya jelas salah namun pengin nutupin kesalahannya itu. (doh) Salut dah pokoknya buat pasukan BN. Siapa sih nama kepala pasukannya BN pak kalo bukan pak Andy (imao)
    .-= Wandi thok´s last blog ..http://www.arkasala =-.

  4. Menurut saya, keadilan di negeri ini masih tetap belum sepenuhnya memihak rakyat kecil. Tapi, buat Khoe Seng Seng, tetap semangat dan optimis.